Amerika Serikat siap untuk melarang impor dari DJI, produsen drone terbesar di dunia, dengan batas waktu hingga 23 Desember 2025. Keputusan ini bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba; ini adalah puncak dari meningkatnya pengawasan pemerintah AS selama bertahun-tahun, yang didorong oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan persaingan ekonomi. Larangan ini mengancam akan mengganggu sektor-sektor penting, mulai dari pertanian hingga penegakan hukum, di mana drone DJI menjadi sangat diperlukan.
Mengapa Sekarang Dilarang?
Larangan tersebut bermula dari ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2025. Undang-undang tersebut menuntut audit keamanan untuk drone buatan Tiongkok; jika hal ini tidak diselesaikan sesuai tenggat waktu, perusahaan seperti DJI akan dilarang menjual produk baru di AS. Departemen Pertahanan AS telah mengklasifikasikan DJI sebagai “perusahaan militer Tiongkok”, sebuah klaim yang disengketakan oleh perusahaan tersebut. Di luar NDAA, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) telah memperlambat atau memblokir pengiriman DJI, dengan alasan dugaan adanya kerja paksa – meskipun DJI membantah klaim tersebut.
Ini bukan hanya tentang keamanan; hal ini juga merupakan upaya untuk menyamakan kedudukan bagi para produsen drone Amerika. Sebagaimana dikatakan oleh Adam Welsh, Kepala Kebijakan Global DJI, “Ini adalah upaya untuk memaksa produsen drone terbesar keluar dari pasar sehingga produsen drone Amerika tidak perlu bersaing dengan mereka.”
Dampaknya: Pekerjaan dan Industri Berisiko
Dominasi DJI di pasar drone memang tidak bisa dipungkiri. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menguasai 77% pasar drone konsumen AS dan sekitar 70% secara global. Welsh memperkirakan bahwa 450,000 hingga 460,000 pekerjaan di AS didukung melalui produk DJI, yang mencakup pertanian, penegakan hukum, dan sektor lainnya.
Gangguan yang terjadi akan sangat signifikan. Laporan New York Times menyoroti bagaimana larangan DJI akan berdampak buruk pada petani dan responden pertama yang mengandalkan teknologi DJI. AS tidak memiliki alternatif domestik yang tersedia dengan harga atau skala yang sebanding.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Hingga saat ini, drone DJI masih legal untuk dibeli di AS, namun situasinya masih berubah-ubah. FCC dapat secara surut menerapkan penetapan “Daftar Tercakup” pada produk DJI yang ada, sehingga membatasi pengoperasiannya. DJI sendiri mengaku tidak akan bisa meluncurkan produk baru di AS setelah larangan tersebut berlaku.
Kekurangan pasokan sudah terlihat, dengan toko online DJI di AS menunjukkan sebagian besar produk sudah habis. Penjual pihak ketiga di platform seperti Amazon adalah sumber utama, namun ketersediaannya tidak konsisten.
Pencarian Alternatif: Transisi yang Sulit
Tujuan pemerintah AS adalah untuk mengembangkan industri drone dalam negeri, namun saat ini tidak ada perusahaan Amerika yang menawarkan alternatif tingkat konsumen selain pangsa pasar DJI. Perusahaan seperti AeroVironment terutama berfokus pada solusi pertahanan dan perusahaan, bukan drone konsumen yang terjangkau.
Kenyataannya adalah bahwa menggantikan DJI di pasar AS akan sangat menantang, bahkan mustahil, tanpa investasi dan pengembangan yang signifikan dalam manufaktur dalam negeri. Pemerintahan Trump telah mengisyaratkan komitmen untuk “memulihkan kedaulatan wilayah udara Amerika,” namun implikasi praktisnya masih belum jelas.
Larangan drone DJI bukan hanya perselisihan dagang; Ini adalah langkah strategis yang akan membentuk kembali industri drone dan kemungkinan besar akan membuat konsumen dan dunia usaha Amerika berebut mencari alternatif yang layak.
